Data SNP | Pusdahamnas Komnasham Republik Indonesia

Judul	Bab			Paragraf
Standar Norma dan Pengaturan 2: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	A. Standar Norma dan Pengaturan Halaman: 4			[ ] 1. Standar Norma dalam dokumen ini adalah kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran untuk menilai kesesuaian upaya-upaya promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (selanjutnya disingkat KBB) di Indonesia. [ ] 2. Standar Pengaturan dalam dokumen ini dimaknai sebagai kaidah-kaidah dan ukuran- ukuran yang digunakan dalam menyusun dan menjalankan aturan terkait hak KBB di Indonesia. [ ] 3. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (selanjutnya disebut Standar Norma dan Pengaturan) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan adanya rujukan bersama dalam pemaknaan, penilaian, dan petunjuk pelaksanaan atas kaidah-kaidah hak asasi manusia dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. [ ] 4. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan ini dilatar-belakangi oleh laporan-laporan yang diterima Komnas HAM RI, peristiwa dan praktik-praktik beragama dan berkeyakinan, termasuk pertanyaan-pertanyaan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya hak KBB dijalankan dan bagaimana prinsip pembatasan yang sah dijalankan. [ ] 5. Dalam konteks pemantauan dan pengkajian atau penelitian, Komnas HAM RI telah sering memberikan penafsiran dan pertimbangan dengan merujuk Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal tersebut berbunyi: “pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.” Untuk menjalankan wewenang dimaksud, Komnas HAM RI perlu menyusun Standar Norma dan Pengaturan sebagai rujukan semua pihak dalam menilai suatu peristiwa terkait HAM. [ ] 6. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan tafsiran terhadap norma HAM yang menjadi rujukan semua pihak dalam menjawab persoalan HAM yang terjadi di masyarakat, dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan tindakan atau perbuatan yang sejalan dengan HAM dan yang melanggar HAM. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan membantu mengoptimalkan peran dan fungsi Komnas HAM yang diberikan oleh UU HAM. [ ] 7. Sasaran penyusunan Standar Norma dan Pengaturan ini adalah semua pihak, antara lain meliputi: a. Aparat Negara selaku pengemban kewajiban (duty bearer), agar dapat memastikan tidak adanya diskriminasi dalam proses perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan memastikan proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip KBB; b. Individu selaku pemegang hak (rights holder), agar memahami ruang lingkup dan bentuk KBB sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi; c. Kelompok masyarakat meliputi organisasi keagamaan, partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan kelompok sosial lain, agar terbangun sikap saling pengertian dan toleransi antarumat beragama; d. Korporasi dan pihak swasta dimaksudkan untuk menghormati hak atas KBB dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif bagi para pekerja dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya: e. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa atau mahasiswa dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya terutama hak untuk mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. [ ] 8. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan ini merujuk pada: a. Sumber norma utama: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR Nomor XII/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965); 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak. b. Sumber norma tambahan: 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); 2. Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 6/37 Paragraf 9 (G); 3. Komite HAM PBB Dalam Komentar Umum No. 22 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; 4. Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; 5. Rencana Aksi Rabat; 6. Deklarasi Vienna; 7. Deklarasi HAM ASEAN; 8. Laporan Komisioner Tinggi HAM PBB tentang Memerangi Intoleransi, Stereotipe Negatif dan Stigmatisasi, Diskriminasi, Hasutan Kekerasan dan Kekerasan Berbasis pada Agama dan Keyakinan; 9. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981); 10. Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Nomor 35 tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme; 11. Intisari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; 12. Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2005/40 Paragraf 4 (d); 13. Konferensi Dunia tentang HAM (Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/121); 14. Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan. [ ] 9. Dokumen ini disusun sebagai pelaksanaan hasil Rapat Kerja Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian. Penyusunan tahap awal dilaksanakan oleh tim internal yang bertugas menyiapkan kerangka acuan dan instrumen rencana penelitian Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Tim ini menghasilkan draf awal Standar Norma dan Pengaturan yang telah mendapat masukan dari sejumlah ahli. Draf final Standar Norma dan Pengaturan selanjutnya disebarluaskan melalui laman Komnas HAM dan serangkaian diskusi publik di sejumlah daerah untuk mendapat masukan. Hasil akhir Standar Norma dan Pengaturan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 3 Maret 2020 dan untuk selanjutnya dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Komnas HAM.

Pencarian Standar Norma & Pengaturan