Data SNP | Pusdahamnas Komnasham Republik Indonesia

Judul	Bab			Paragraf
Standar Norma dan Pengaturan 1: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	A. PENDAHULUANHalaman: 5-6			[ ] 1. Tindakan dan kebijakan diskriminasi telah dialami oleh masyarakat Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda membagi masyarakat Indonesia ke dala m 4 (empat) kelompok, yakni: golongan Eropa; golongan Indo; golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Pembedaan masyarakat berpengaruh pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa golongan Eropa berkedudukan lebih tinggi dari kulit berwarna khususnya golongan Bumiputera. a. Pada masa Orde Lama, perlakuan diskriminasi dapat dilihat dari PP No. 10 Tahun 1959 yang menetapkan semua usaha dagang kecil milik orang asing khususnya para pengusaha keturunan Tionghoa di tingkat desa tidak diizinkan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perlakuan disriminasi terhadap ras dan etnis tertentu semakin terbuka dan menguat khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, kependudukan dan agama. Pelarangan terhadap warga keturunan Tionghoa untuk terlibat dalam urusan kepemerintahan, pemberian tanda khusus pada kartu identitas penduduk, aturan penggantian nama, pembatasan pada kegiatan keagamaan dan kebudayaan/tradisi nenek moyang, penggunaan SKBRI untuk pengurusan keimigrasian dan tindakan diskriminasi lainnya. b. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan istilah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) untuk menjaga suasana harmoni sekaligus mendiskriminasi kelompok ras dan etnis tertentu dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dengan alasan pemerataan penyebaran penduduk di kota-kota besar di Pulau Jawa, pemerintah Orde Baru melaksanakan Program Transmigrasi yang berdampak pada peminggiran kelompok masyarakat adat dari tempat tinggal mereka akibat peruntukan lahan untuk tujuan transmigrasi. c. Pasca Orde Baru, di awal era Reformasi, masyarakat dikejutkan dengan rentetan 5 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis konflik horizontal yang terjadi seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan di sejumlah tempat lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah merenggut ribuan jiwa serta menyebabkan kerugian harta benda termasuk ribuan orang harus mengungsi dari kampung halamannya. Fakta menunjukan bahwa konflik- konflik sosial tersebut dipicu oleh tindakan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis yang berkembang menjadi konflik terbuka dan meluas. [ ] 2. Walaupun saat ini tidak ada konflik ras dan etnis berskala masif yang muncul di permukaan, bukan berarti potensi keterulangan hilang sama sekali. Konflik dalam skala yang lebih kecil berupa diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis masih tampak dalam sejumlah kebijakan, ungkapan/pernyataan dan aktivitas/praktik sehari-hari baik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan maupun tokoh-tokoh formal dan informal dala m berbagai skala, baik di level nasional maupun lokal. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten, Kota, dan Provinsi, seringkali menjadi titik rawan terjadinya perlakuan diskriminasi, seperti: ujaran kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis tertentu. Di sejumlah Pilkada, kecenderungan menguatnya rasa dan semangat primordial yang mengutamakan atau mendahulukan “putra daerah”; mendiskreditkan ras atau etnis tertentu untuk meraih dukungan; atau tawaran/janji tentang program kerja yang akan mengutamakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari “orang daerah”; ajakan untuk memilih atau menolak pemimpin dari ras dan etnis tertentu; dan penyampaian berita bohong (hoaks) serta ujaran-ujaran kebencian terhadap kelompok ras dan etnis tertentu, masih terjadi dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari negara. [ ] 3. Tindakan diskriminasi khususnya yang didasarkan pada ras dan etnis dapat merendahkan sekaligus merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat seseorang. Jika diskriminasi ras dan etnis ini terus berlanjut, dikhawatirkan berkembang menjadi konflik ras dan etnis yang masif apalagi didukung oleh otoritas kekuasaan. Dalam beberapa kasus besar lainnya, dapat berkembang menjadi pelanggaran HAM bahkan kejahatan genosida di mana berupa penghapusan secara sistematis terhadap sekelompok orang yang didasarkan pada kebencian ras dan etnis sebagaimana terjadi pada pada kasus di Rwanda dan Yugoslavia. Dalam kasus Rwanda, suku Tutsi yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Rwanda menguasai pemerintahan yang didominasi oleh suku Hutu. Sejumlah kelompok garis keras Hutu tidak menerima kondisi tersebut yang menginginkan kekuasan harus di tangan kelompok mayoritas di Rwanda. Para tokoh garis keras dari suku Hutu melancarkan kampanye dan propaganda anti pemerintah (suku Tutsi) melalui berbagai cara seperti pidato-pidato yang bernada hasutan bahkan ajakan untuk melakukan pembunuhan terhadap suku minoritas Tutsi yang disampaikan lewat media cetak dan elektronik. Pada peristiwa tersebut, tidak kurang dari 800.000 orang yang berasal dari suku Tutsi mati dibunuh oleh suku Hutu. [ ] 4. Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. [ ] 5. Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan dan ancaman bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, 6Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis keamanan, dan kehidupan yang damai. Contoh, beredarnya tulisan atau gambar melalui media sosial pasti akan membuat hubungan antar ras dan etnis di masyarakat menjadi terganggu, mulai dari keengganan berinteraksi dengan ras atau etnis yang lain hingga kekerasan terhadap etnis tertentu. [ ] 6. Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan diskriminatif membuat individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi. [ ] 7. Diskriminasi menjadi akar berbagai konflik lokal dan nasional. Di Indonesia, pernah terjadi konflik antar ras dan etnis karena adanya stigma sosial dan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Konflik ini tidak hanya merugikan kelompok- kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. [ ] 8. Diskriminasi atas dasar kepercayaan terjadi dalam bentuk pemilahan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara. Warga Negara Indonesia yang tidak menganut enam agama mayoritas mendapatkan hambatan untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Seorang penghayat karena keyakinannya tidak diakui sebagai agama resmi negara, maka ia mengalami kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dll). Ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan hilangnya akses terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. [ ] 1. Setiap orang, baik secara individu, berkelompok, maupun organisasi, berhak untuk berpartisipasi dalam pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Hak untuk berpartisipasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk membantu Negara, terutama Pemerintah, menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Pembela HAM). [ ] 2. Dalam dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) ini, Pembela HAM dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai. [ ] 3. Keberadaan Pembela HAM sangat penting dalam pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya. Pembela HAM berkontribusi dalam di antaranya bentuk pendampingan korban dalam memperjuangkan hak asasinya; pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas; pengajaran dan peningkatan kapasitas HAM; peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM; peliputan, pemantauan, dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM; pelindungan saksi atau korban pelanggaran HAM; pemeliharaan lingkungan; penelitian dan pengembangan ilmu HAM; advokasi perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung penegakan HAM; mengusahakan perdamaian, resolusi konflik, dan harmoni sosial; melakukan kegiatan kemanusiaan; penguatan demokrasi dan pemerintahan yang baik; pemantauan korupsi dan akses atas keadilan; dan pelbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM lainnya. Pelbagai kontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM tersebut telah diakui secara universal yang oleh karenanya, menjadi tugas semua pihak pada khususnya negara untuk memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM. [ ] 4. Pada praktiknya, pembela HAM sering berada dalam situasi yang memprihatinkan. Mereka kerap mendapatkan ancaman dan/atau serangan atas kegiatan yang mereka lakukan di bidang pemajuan dan penegakan HAM. Ancaman dan/atau serangan tersebut dapat berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penyalahgunaan proses hukum, atau pelbagai bentuk serangan lainnya. Ancaman dan/atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan Pembela HAM dari melakukan kerja-kerjanya. Michel Forst, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela HAM Periode 2014‒2020 menyebutkan bahwa di banyak negara, kegiatan pemajuan dan penegakan HAM masih merupakan kegiatan yang sangat luar biasa berbahaya. [ ] 5. Beberapa peristiwa ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM dapat berbentuk penyalahgunaan proses hukum. Pembela HAM harus berhadapan dengan proses hukum dan administrasi yang tidak sah atau penyalahgunaan kewenangan administratif atau peradilan dalam bentuk lainnya, termasuk penerapan perundang-undangan secara sewenang-wenang atau ketidaksetaraan di hadapan hukum, dengan tujuan atau dampak untuk menghentikan, menghalangi, atau memberikan stigma negatif atas kerja pembelaan HAM. Pembela HAM juga kerap mengalami intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui saluran telepon atau melalui sarana digital. Pembela HAM juga dicemarkan reputasinya, diberikan stigma buruk atau label negatif, dilukai dan bahkan dibunuh. Pelanggaran, ancaman, atau serangan ditujukan secara langsung kepada pembela HAM dan juga terhadap keluarga, kerabat, sahabat, atau orang-orang dekat di sekitar Pembela HAM. [ ] 6. Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM peridoe 2020‒2023 mencatat bahwa selama periode 2015‒2019, pembunuhan terhadap Pembela HAM paling tidak terjadi di 64 negara, termasuk Indonesia. Michel Forst, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM periode 2014‒2020, juga telah menerima laporan penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM di Indonesia. Pada 2019, Michel Forst menyatakan di dalam laporannya agar Pemerintah Indonesia memberikan akses terhadap para jurnalis dan lembaga internasional sehubungan dengan kerja-kerja pembelaan HAM di Papua. [ ] 7. Komnas HAM sepanjang 2020 menerima pengaduan terkait dengan adanya ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM sebanyak paling tidak 19 kasus pengaduan. Pada 2016, Komnas HAM menerbitkan Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia Tahun 2012‒2015 yang memberikan perhatian khusus terhadap 11 peristiwa pelanggaran atau serangan terhadap Pembela HAM. Berdasarkan data Komnas HAM dimaksud, pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM meliputi fitnah, penggunaan proses hukum secara tidak sah, pemberangusan hak berserikat, serangan atau kekerasan fisik, pembubaran kegiatan, dan penembakan. [ ] 8. Perempuan Pembela HAM mengalami ancaman dan/atau serangan yang lebih khusus. Dibandingkan dengan Pembela HAM yang lain, Perempuan Pembela HAM lebih berisiko mengalami kekerasan dengan bentuk tertentu karena gendernya atau kekerasan berbasis gender, prasangka buruk, pengasingan, penyangkalan, pelecehan seksual, gender stereotip, dan dianggap melanggar adat. Pelanggaran terhadap hak Perempuan Pembela HAM justru berasal dari komunitas, keluarga inti, atau kerabat dari tempat mereka berasal. Hal ini di antaranya karena perempuan dilihat dari sudut pandang peran tradisional mereka di dalam komunitasnya. Keterlibatan perempuan dalam pembelaan HAM ditentang, dibatasi, atau dipersalahkan saat mengalami serangan. Selain juga mengalami risiko pelanggaran terhadap integritas fisik dan psikologisnya, Perempuan Pembela HAM juga mengalami kekerasan berbasis gender, perkosaan dan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, pelecehan secara fisik atau verbal, kekerasan sosial dan ekonomi, serta serangan terhadap reputasinya, baik secara langsung maupun melalui sarana digital. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mencatat terdapat 36 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM. [ ] 9. Selain Perempuan, Pembela HAM yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku, agama dan kepercayaan, minoritas orientasi seksual dan identitas gender, orang lanjut usia, anak-anak, pekerja migran, dan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Mereka memiliki risiko pelanggaran HAM yang lebih tinggi dan spesifik sesuai karakter kerentanannya. [ ] 10. Pelbagai peristiwa ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM tersebut menunjukkan keseriusan permasalahan yang dihadapi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM merupakan serangan terhadap HAM secara keseluruhan. [ ] 11. Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun masih belum tersedia aturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan terhadap Pembela HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih jelas dan terperinci, terkait pengakuan dan pelindungan Pembela HAM, dalam bentuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP), sebagai panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya negara untuk dapat mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM dan memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM secara optimal.

Standar Norma dan Pengaturan 2: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	B. Prinsip Dasar - Non-diskriminasiHalaman: 9-10			[ ] 21. Pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan: 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. [ ] 22. Pasal 2 DUHAM mengatur “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.” Tidak ada pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. [ ] 23. Deklarasi Vienna mengatakan “partisipasi penuh dan setara perempuan dalam politik, sipil, ekonomi, sosial dan kehidupan budaya, di tingkat nasional, regional dan internasional, dan pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan prioritas komunitas internasional.” [ ] 24. Di dalam Deklarasi HAM ASEAN terdapat 2 prinsip umum yang merupakan perwujudan dari prinsip non-diskriminasi, yaitu: a. Prinsip Umum Nomor 3 menyatakan “Setiap orang memiliki hak pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di depan hukum. Setiap orang berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang setara.” b. Prinsip Umum Nomor 9 menyatakan “dalam realisasi hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip imparsialitas, obyektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, non-konfrontasi dan penghindaran standar ganda dan politisasi, harus selalu dijunjung tinggi. Proses realisasi tersebut harus memperhitungkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan kebutuhan akan akuntabilitas.” [ ] 25. Perlakuan setara untuk kondisi yang berbeda juga dianggap tidak cukup dan bahkan merupakan bentuk diskriminasi itu sendiri. Untuk mewujudkan karakter non- diskriminasi diperlukan “special temporary measure” atau langkah khusus sementara sebagaimana ditentukan di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan akomodasi yang layak (reasonable accommodation) yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945, bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pencarian Standar Norma & Pengaturan