Data SNP | Pusdahamnas Komnasham Republik Indonesia

Judul	Bab			Paragraf
Standar Norma dan Pengaturan 2: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	G. Pembatasan - Ditentukan dengan HukumHalaman: 18			[ ] 66. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Siracusa dan Komentar Umum No. 22, syarat pembatasan hak asasi manusia yang harus “ditentukan oleh hukum” memiliki syarat atau batasan yang mencakup isi hukum, pemberlakuan, dan setelah pemberlakuan. [ ] 67. Setidaknya terdapat delapan hal yang harus ada terkait dengan “isi hukum”, yaitu: a. dasar pembatasan hanya untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KIHSP; b. pembatasan yang diatur dalam hukum bersifat proporsional dan untuk tujuan spesifik sebagai alasan pembatasan tersebut; c. hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas; d. hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh sewenang-wenang atau tidak masuk akal; e. hal-hal yang diatur dengan ketentuan umum harus sesuai dengan kovenan dan perlindungan yang memadai; f. tidak dapat dibuat untuk tujuan diskriminatif; g. dalam hal pembatasan untuk tujuan melindungi moral, harus berdasarkan prinsip tidak diturunkan secara eksklusif dari satu tradisi (sosial, filsafat dan agama) tertentu; dan h. hanya diterapkan untuk tujuan yang ditentukan dan harus secara langsung berhubungan dengan alasan pembatasan tersebut. [ ] 68. Terdapat lima syarat terkait dengan pemberlakuan, yaitu: a. tidak diberlakukan secara diskriminatif; b. berlaku (hanya) pada saat pembatasan itu diberlakukan; 2 c. tidak diberlakukan dengan cara yang dapat melemahkan hak-hak yang dijamin dalam Pasal 18 KIHSP; 3 d. dapat diakses semua orang; dan e. orang-orang yang menjadi subyek pembatasan tertentu secara sah, seperti narapidana, tetap menikmati hak untuk melaksanakan agama atau keyakinan sejauh sesuai dengan karakter dari hukuman itu. [ ] 69. Setelah pemberlakuan, Negara Pihak tetap terikat pada beberapa ketentuan berikut ini: a. pemulihan yang efektif harus disediakan oleh hukum untuk melawan pemberlakuan atau pelaksanaan dari pembatasan HAM yang ilegal atau kejam; dan b. laporan Negara Pihak harus menyediakan informasi tentang seluruh cakupan dan akibat dari pembatasan, baik mengenai hukumnya maupun pemberlakuannya. [ ] 70. Berdasarkan UUD RI 1945, pembatasan HAM hanya dapat diatur dengan undang- undang. Pasal 28I ayat (5) UUD RI 1945 menentukan “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945 mengatur lebih khusus lagi, yaitu “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...” [ ] 71. Pengaturan oleh undang-undang ini menegaskan adanya pelibatan wakil rakyat dalam pembatasan HAM, jadi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Praktik pembatasan melalui peraturan di bawah undang-undang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Pembatasan HAM yang harus dilakukan melalui undang-undang ini juga membawa konsekuensi bahwa pembatasan melalui pendapat keagamaan tertentu tidak dapat mengikat secara hukum. Pendapat keagamaan pada dasarnya bagian dari hak atas KBB yang tidak dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara.

Pencarian Standar Norma & Pengaturan