Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Data Agenda

List Data Agenda

10 Desember 2022 Konferensi
Konferensi Pers Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2022

Komnas HAM akan menyampaikan pandangan atas situasi penegakan HAM sepanjang 2022.

13 Juni 2022 Webinar
Kuliah Umum Hak Asasi Manusia Seri I

In 2014, the legislature in Louisiana passed Act 620 which requires any doctor who performs abortions in Louisiana to have admitting privileges at a hospital no more than 30 miles from where the abortion is performed. Admitting privileges is defined as being “a member in good standing” of the hospital’s “medical staff…with the ability to admit a patient and to provide diagnostic and surgical services to such a patient.”

03 Agustus 2022 Webinar
Kuliah Umum Hak Asasi Manusia Seri II

The plaintiffs are 5 abortion clinics and 4 abortion providers challenging the Act as being unconstitutional because the Act imposes an undue burden on their patients’ right to obtain an abortion. The plaintiffs initially brought an action seeking a permanent injunction to prevent the law from taking effect which was granted by a District Court based on both factual and legal findings. The District Court found that abortion procedures requiring hospitalizations were exceedingly rare in the state of Louisiana (less than one per several thousand abortions). Further, there was no history of abortion complications that could have been avoided had the doctor performing the abortion had admitting privileges. Finally, the doctors involved in the litigation had limited success in receiving admitting privileges for reasons outside their competence. The district court also heavily relied on a previous SCOTUS ruling in which a near-identical act was found to be unconstitutional in Texas for creating an undue burden on women in Texas asserting their right to have an abortion.

13 Juli 2023 Konferensi
Mencermati Situasi Overload PMI di Detensi Malaysia dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu kelompok rentan yang merupakan salah satu dari sembilan isu prioritas Komnas HAM. Komnas HAM telah membentuk tim kajian efektifitas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Malaysia merupakan negara penempatan dengan jumlah PMI terbanyak dibandingkan negara tujuan lainnya. Di negara tersebut, situasi pemenuhan hak asasi manusia PMI masih menghadapi tantangan, termasuk PMI di dalam detensi. Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) baru-baru ini mengeluarkan hasil kajian tentang situasi PMI di detensi Sabah yang banyak terjadi pelanggaran HAM karena kondisi yang overload dan menghadapi masalah kesehatan serta penahanan berkepanjangan tanpa batas waktu. Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa ada 3.540 PMI yang ditahan di 20 detensi di seluruh Malayasia yang sudah habis masih tahanannya yang seharusnya sudah dipulangkan ke Indoneasia. Merespon situasi tersebut, Komnas HAM bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia akan menyampaikan hasil koordinasi terkait kondisi PMI yang ditahan di detensi di Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang rekan-rekan jurnalis untuk hadir pada kegiatan konferensi pers pada: Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023 Waktu : 14.30 WIB-selesai Tempat : Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Agenda : Konferensi Pers “Mencermati Situasi Overload PMI di Detensi Malaysia dari Perspektif Hak Asasi Manusia”

05 Desember 2022 Diseminasi
Pameran Foto - Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022

Pameran foto sebagai bentuk diseminasi dan kampanye hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas dan masyarakat adat dalam momentum peringatan Hari HAM Sedunia 2022.

07 Desember 2022 Konferensi
Peluncuran dan Sosialisasi sistem informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia - Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022

Peluncuran dan sosialisasi pemanfaatan sistem informasi Pusdahamnas agar diketahui dan mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengaurusutamakan HAM dalam pembangunan.

10 Juni 2024 Diskusi Publik
Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2023

Undangan Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023 Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta penyampaian kondisi HAM dan kasus yang ditangani selama tahun 2023, Komnas HAM akan menyelenggarakan Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023: “Menjawab Tantangan Baru Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan HAM”, serta “Peringatan 31 Tahun Komnas HAM RI”. Kami mengundang saudara/i untuk hadir pada kegiatan yang dilaksanakan pada: Hari/Tanggal: Senin, 10 Juni 2024 Waktu: 09.00 WIB-selesai Agenda: 1. Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023 2. Peringatan 31 Tahun Komnas HAM Terima kasih. Salam, Panitia Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023. Registrasi pada tautan berikut :