Dokumen Terkait:

• Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia

• Kertas Kebijakan Lima Lembaga Negara tentang Memastikan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Ratifikasi OPCAT

• Kertas Posisi Komnas HAM atas RUU TindaK Pidana Terorisme

• Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati

• Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya pada Klaster Ketenagakerjaan terhadap Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Pekerja Prekariat

• Mendorong Pengesahan OP CRPD dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas

• Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban

• Kertas Kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penyelidikan dan Upaya Paksa pada RUU KUHAP