Beranda
Data HAM
Visualisasi Data »
Media Analisis
Dokumen HAM
Standar Norma & Pengaturan
Glosarium
Infografis
Anggaran HAM
Penilaian HAM
Penilaian HAM
Komunitas Pegiat HAM
Lembaga HAM
Masuk
Data Profil
×
Nama
Kata Sandi *) kosongkan jika tidak ingin mengubah kata sandi
Photo
Jurnal Selat
Penurunan Status Hak kepemilikan atas Tanah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan akibat Penyertaan modal di Perseroan terbatas
09 Desember 2024
Hak atas tanah dan sumber daya alam
Masyarakat Sipil
Digital
Penulis : Mogi Ksatria Prayogi; Rusdianto Sesung
Bahasa : Bahasa Indonesia
Lihat Dokumen sebagai PDF
Dokumen Terkait:
Previous
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintaha (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)
Dinamika Yursiprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam
UUD 1945 dalam Perspektif HAM
Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkama Agung No..285k/Pid.Sus/2015)
Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance
Diversion In the Form Protection of Human Rights
Protectiong Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintaha (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)
Dinamika Yursiprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam
UUD 1945 dalam Perspektif HAM
Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkama Agung No..285k/Pid.Sus/2015)
Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance
Diversion In the Form Protection of Human Rights
Protectiong Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintaha (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)
Dinamika Yursiprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam
UUD 1945 dalam Perspektif HAM
Next
1
2
3
Form Unduh Dokumen
×
Tujuan Pengunduhan
Pilih Salah Satu
Penelitian
Penyusunan Kebijakan
Penyelesaian Kasus
Meningkatkan Pemahaman
Bahan Ajar
Batal
Submit
Form Unduh Dokumen
×
Nama
Lembaga/Instansi
Alamat Email
Tujuan Pengunduhan
Pilih Salah Satu
Penelitian
Penyusunan Kebijakan
Penyelesaian Kasus
Meningkatkan Pemahaman
Bahan Ajar
Submit