Dokumen Terkait:

• Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP

• Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat

• Tourism and Environment: Toward Promoting Sustainable Development of Tourism: A Human Rights Perspective

• Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia

• Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskrimasi atau Diskriminasi Positif

• Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkama Agung No..285k/Pid.Sus/2015)

• Diversi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

• Administration of Islamic Law and Human Rights; The Basis and Its Trajectory in Malaysia