Dokumen Terkait:

• KUHAP Tidak Membenarkan Splitsing pada Satu Perkara Tindak Pidana

• The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah

• Non Zero Sum Game Formalisasi Syari'ah dalam Bingkai Konstitusionalisme

• Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997/1998

• Konstruksi Failososfis Perlindungan Hak Asasi Manusia Minoritas Keagamaan dalam Konstitusi Indonesia

• Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

• Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM

• Why Indonesia Manitain Capital Punishment?