Dokumen Terkait:

• KUHAP Tidak Membenarkan Splitsing pada Satu Perkara Tindak Pidana

• Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: Al-Skeini and Others V.UK)

• Sekitar Praktek Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (Evaluasi Kritis tentang Pengaturan dan Praktek Pelaksanaan Pembebasan Tanah)

• Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage)

• Legal Protection to Individual Rights in Land Procuement for Public Interest

• Hak Asasi Manusia Menurut Pernyataan Umum PBB Ataukah Kewajiban Azasi Manusia Berdasar Pancasila?

• Studi Kebutuhan Hukum, Bantuan Struktural dan Penegakan Hak-Hak Azasi Manusia

• Pemulihan korban Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan pendekatan Hukum Progresif